Sunday 5 April 2020 
qodsna.ir qodsna.ir

Kaleidoskop Asia Barat Tahun 1398 HS

SIPRI: Saudi Importir Senjata Terbesar di Dunia Pusat riset perdamaian internasional Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hari Ahad (1032019) mengumumkan hasil survey periodiknya. Situs Middle East Eye (103) melaporkan, data survey yang dirilis SIPRI menunjukkan, Arab Saudi menjadi importir terbesar senjata dunia dalam rentang waktu tahun 2014-2018.

Menurut laporan lembaga think-tank ini, pembelian senjata Saudi dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga 192 persen.

Sementara Mesir, Aljazair, Uni Emirat Arab dan Irak masuk 10 besar negara pengimpor senjata terbesar dunia.

SIPRI mengukur volume pengiriman senjata, bukan nilai transaksi dengan mata uang dolar, dan karena volume pengiriman ini cenderung fluktuatif, maka tren yang disajikan relatif lebih stabil.

UEA Normalisasi Hubungan dengan Israel

Media massa melaporkan Uni Emirat Arab (UEA) kembali melakukan upaya normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dengan menerima delegasi olahraga Israel.

Sebuah delegasi olahraga rezim Zionis dijadwalkan akan mengambil bagian dalam Pertandingan Olahraga Internasional Khusus Penyandang Disabilitas di Abu Dhabi, ibu kota UEA. Israel mengirimkan delegasinya, termasuk 25 atlet. Pada Oktober tahun lalu, para atlet Zionis juga menghadiri kejuaraan dunia difabel di Abu Dhabi.

Pada acara tersebut, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Rezim Zionis Israel, Miri Regev hadir dan disambut hangat oleh pejabat olahraga dan politik UEA. Langkah ini dilakukan Tel Aviv untuk mengeluarkan Israel dari isolasi regional dengan merapat ke negara-negara Arab di wilayah Teluk Persia.

Langkah UEA, Bahrain, dan beberapa negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi, menormalisasi hubungan dengan Israel berlangsung di saat rezim agresor ini selama bertahun-tahun menduduki banyak wilayah Arab dan Muslim, selain menindas bangsa Palestina.

Juru bicara militer Yaman, Yahya Saree mengatakan, berbagai bukti menunjukkan bahwa rezim Zionis Israel terlibat dalam agresi Arab Saudi ke Yaman.

Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan memblokade negara ini dari darat, udara dan laut.

Lancaster: 282 Tentara Inggris Bantu Saudi Serang Yaman

Menteri Negara urusan Pasukan Inggris, Mark Lancester, Sabtu (16/3/2019) mengakui 282 personil kementeriannya bekerjasama dengan pasukan angkatan udara Arab Saudi. Mark Lancester mengatakan, personil angkatan udara Inggris memberikan pelayanan teknis dan pelatihan umum kepada pasukan Saudi terkait pengoperasian jet-jet tempur yang dijual London ke Riyadh.

Sejak perang meletus di Yaman, pemerintah London mengeluarkan izin penjualan senjata senilai 4 miliar pound ke Saudi dan memberikan pelatihan kepada pasukan negara itu.

Qatar: Israel Harus Keluar dari Golan

Pemerintah Qatar merilis statemen menentang keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui secara resmi kedaulatan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan, dan menyatakan, rezim Zionis harus keluar dari Golan.

Pemerintah Doha dalam statemennya menyatakan, Qatar menilai Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah pendudukan dan meyakini bahwa rezim penjajah Israel harus menjalankan hukum internasional dan meninggalkan seluruh wilayah jajahannya.

Presiden AS Donald Trump hari Senin (25/3) saat jumpa pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu di Washington mengakui secara resmi kedaulatan Israel di Golan.

Langkah tersebut menuai penentangan luas dari berbagai negara dunia dan organisasi internasional. Uni Eropa dan sekjen PBB menyebut langkah Trump tidak dapat diterima.

New York Times: Penasihat Bin Salman Minta Bantuan Perusahaan Spionase Israel

Koran New York Times menulis, mantan penasihat Mohammad bin Salman (MBS) meminta bantuan sebuah perusahaan spionase rezim Zionis Israel untuk memata-matai sejumlah negara Eropa dan Asia.

Seperti dilaporkan IRNA Jumat (22/3), berdasarkan riset terbaru Koran New York Times, perusahaan NSO yang bermarkas di Palestina pendudukan menstransfer metode spionase terbaru kepada Saud al-Qahtani, mantan penasihat MBS melalui penghubung seorang hacker.

Menurut koran ini, al-Qahtani dengan menggunakan metode ini memperkuat sarana spionasenya di Turki, Qatar, Perancis dan Inggris. New York Times menulis, sumber riset ini adalah statemen dari mantan hacker sejumlah perusahaan spionase.

Lebih lanjut laporan ini menyebutkan, Uni Emirat Arab (UEA) mendirikan perusahaan spionase Dark Matter dan mempekerjakan mantan agen CIA terus mengawasi kontak dan percakapan telepon di Qatar.

Saud al-Qahtani setelah terkuaknya peran MBS dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, wartawan dan kritikus Arab Saudi di Istanbul Turki dicopot dari jabatannya, namun sejumlah sumber menyatakan, meski al-Qahtani dicopot, ia masih tetap aktif dan memberi jasa konsultasi kepada Mohammad bin Salman serta berusaha memberangus aktivis sosial dan media di Arab Saudi.

Israel Bombardir Gaza

Militer rezim Zionis Israel melancarkan serangan udara yang menarget kantor Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, di kota Jalur Gaza, Senin malam, 26 Maret 2019. Menurut saksi mata, kantor Haniyeh yang terletak di distrik al-Rimal barat kota Gaza "benar-benar hancur" oleh serangan tersebut.

Rezim Zionis Israel memperluas serangan udara di Jalur Gaza pada Senin malam, 25 Maret 2019 setelah menarget fasilitas keamanan Hamas di Gaza.

Menurut saksi mata, jet tempur rezim Zionis menghancurkan sebuah bangunan yang dikelola Hamas termasuk sebuah perusahaan asuransi di pusat kota Gaza.

Menurut stasiun radio lokal al-Quds, markas utama keamanan dalam negeri Hamas di lingkungan Remal di barat kota Gaza juga dihancurkan oleh drone rezim Zionis dan pesawat tempur.

Jet tempur Israel juga membombardir sebuah rumah di timur Gaza, namun belum ada laporan mengenai jatuhnya korban dalam serangan ini.

Berdasarkan laporan pejabat keamanan di Gaza dan saksi mata, drone dan pesawat tempur Zionis telah melakukan lebih dari 15 serangan udara ke arah pos, fasilitas, kompleks dan bangunan milik Hamas dan kelompok pejuang Palestina lainnya di Gaza.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengumumkan belum ada laporan mengenai adanya korban terluka dalam serangan udara Israel, namun status darurat telah diumumkan di semua rumah sakit di seluruh Gaza.

Sebelumnya, media internasional mengkonfirmasikan serangan roket pejuang Palestina ke wilayah utara Tel Aviv dan sedikitnya tujuh Zionis terluka dalam serangan tersebut.

Associated Press melaporkan, setelah terdengar bunyi alarm serangan roket, terdengar sebuah ledakan di wilayah HaSharon, utara Tel Aviv dan militer Israel mengumumkan sebuah roket ditembakkan dari Gaza.

Sementara itu, kantor berita Sputnik melaporkan suara alarm terdengar di wilayah utara Tel Aviv dan beberapa menit kemudian sebuah roket menyerang daerah tersebut.

Televisi al-Hadath melaporkan, sistem anti rudal Iron Dome Israel gagal melacak dan menghancurkan sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza. Menurut berbagai laporan, akibat serangan roket ini sedikitnya tujuh warga Zionis di utara Tel Aviv terluka.

Serangan roket ke Tel Aviv dilancarkan ketika selama beberapa hari terakhir jet-jet tempur rezim Zionis beberapa kali menyerang sejumlah titik di Jalur Gaza dan menewaskan serta menciderai sejumlah warga Palestina.

Liga Arab Ajukan Syarat Pemulihan Keanggotaan Suriah

Wakil Sekjen Liga Arab, Hossam Zaki mengatakan organisasi ini memiliki dua syarat untuk pemulihan keanggotaan Suriah.Seperti dilansir Aljazeera, Zaki pada hari Rabu (27/3/2019) mengklaim bahwa kembalinya Suriah ke Liga Arab tergantung pada pandangan para anggota mengenai sikap Damaskus tentang kompromi politik di negara itu.Isu kedua, lanjutnya, berkaitan dengan hubungan Suriah dengan Iran.

Dia menyampaikan hal itu di sela-sela persiapan pertemuan para menlu Liga Arab, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat besok di Tunisia."Jika ada kesepakatan, maka pemulihan keanggotaan Suriah di Liga Arab akan terjadi, dan begitu juga sebaliknya," tegasnya.

Sebelum ini, Hossam Zaki menekankan Suriah tidak dikeluarkan dari Liga Arab, tetapi ditangguhkan keanggotaannya dan pasti akan kembali.Pada Novemver 2011, Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah demi mendukung kubu penentang pemerintahan sah Damaskus sejak pecahnya krisis Suriah. Suriah termasuk salah satu negara pendiri Liga Arab.

Agresi Saudi ke Yaman Memasuki Tahun Kelima

Agresi Arab Saudi terhadap Yaman telah memasuki tahun kelima pada 26 Maret lalu. Apa yang terjadi di Yaman selama empat tahun terakhir adalah contoh nyata dari kejahatan perang. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, Yousef al-Hadhri, 12.000 warga Yaman meninggal dunia dan sekitar 26.000 lainnya cidera selama empat tahun perang. 32.000 pasien juga meninggal dunia karena tidak bisa pergi ke luar negeri untuk berobat.

"Secara keseluruhan hampir 44.000 warga Yaman – langsung atau tidak langsung – meninggal dunia karena serangan koalisi Arab Saudi. Dari angka itu, terdapat 6,361 wanita dan anak-anak yang meninggal akibat perang," tambahnya.

Selain itu, tiga juga warga Yaman terlantar selama empat tahun terakhir dan sekitar 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dari 24 juta populasi Yaman. Hampir tiga juta anak mengalami gizi buruk dan 400.000 anak terancam tewas akibat gizi buruk akut yang dideritanya serta lebih dari 80 persen infrastruktur Yaman juga hancur total.

Wabah penyakit kembali menyebar di Yaman dalam beberapa pekan terakhir. Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Lise Grande pada Kamis lalu mengatakan, saat ini gelombang ketiga penyebaran penyakit dan kolera telah menyebar di seluruh Yaman dan 200 orang meninggal dunia selama tiga bulan terakhir serta lebih dari 110.000 lainnya juga menderita kolera.

Dukungan rakyat kepada Ansarullah semakin kuat di tengah kejahatan yang dilakukan Saudi bersama pemerintahan terguling Yaman. Pada 26 Maret lalu, jutaan orang Yaman turun ke jalan-jalan di Sana'a dan kota-kota besar lainnya untuk menandai peringatan empat tahun agresi Saudi terhadap Yaman. Mereka menegaskan kembali perlawanannya dalam menghadapi agresi rezim Saudi.

 

Para demonstran membawa spanduk dan bendera nasional Yaman, meneriakkan slogan-slogan anti-Arab Saudi, Amerika Serikat, dan rezim Zionis Israel, yang telah memberikan dukungan militer kepada koalisi pimpinan Saudi.

Ketua Komite Tinggi Revolusi Yaman, Mohammed Ali al-Houthi dalam orasinya mengatakan, "Bangsa Yaman akan terus berjuang sampai akhir dan kami tidak akan pernah menyerah. Kami pada akhirnya akan mengalahkan musuh."

Masyarakat Internasional Tolak Keputusan Trump Soal Golan

Presiden AS Donald Trump pada 25 Maret lalu menandatangani sebuah dokumen yang secara resmi mengakui Golan, Suriah sebagai bagian dari wilayah Israel. Langkah ini bertentangan dengan hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Masyarakat internasional tidak mengakui keputusan yang dibuat oleh AS dan rezim Zionis mengenai wilayah Golan, Suriah.

PBB bereaksi terhadap keputusan Trump dengan menekankan bahwa sikapnya terhadap Golan tidak akan berubah. PBB menegaskan bahwa pendudukan rezim Zionis atas Golan, Suriah tidak sah menurut Hukum Internasional dan menegaskan kembali komitmennya terhadap semua resolusi tentang Golan.

"PBB berkomitmen terhadap semua resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas Golan Suriah adalah tindakan tidak sah menurut Hukum Internasional," kata Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Uni Eropa mengumumkan bahwa sikapnya terhadap Golan Suriah yang diduduki tidak akan berubah dan juga tidak mengakui "kedaulatan" rezim Zionis di sana.

Juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Maya Kosyanchich mengatakan, sikap Uni Eropa tentang kepemilikan Golan tidak berubah dan tidak mengakui kedaulatan Israel atas tanah yang didudukinya pada tahun 1967.

Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri mengatakan langkah Presiden Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah, jelas tertolak dan melanggar hukum internasional.

"Langkah Trump soal Golan telah mengancam Lebanon dan memperumit solusi krisis regional," tegasnya.

Sekjen Hizbullah Lebanon menilai keputusan Trump mengakui Golan, Suriah sebagai milik sah rezim Zionis adalah penghinaan terhadap negara-negara Muslim dan Arab. Sayid Hassan Nasrullah mengatakan, langkah pemerintah AS terkait Golan adalah pukulan telak atas upaya damai di wilayah Asia Barat.

Tahanan Palestina akan Lakukan Mogok Makan Massal

Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa para tahanan Palestina di penjara Israel akan melakukan mogok makan tak terbatas mulai 7 April mendatang. Aksi mogok makan ini, seperti dikutip Pusat Informasi Palestina, Rabu (3/4/2019), untuk memprotes meningkatnya serangan dan kejahatan rezim Zionis terhadap para tahanan Palestina.

Lembaga tahanan Israel baru-baru ini melakukan aksi penumpasan dan serangan terhadap tahanan Palestina, di mana puluhan orang terluka dan sejumlah lainnya kritis. Kelompok kedua tahanan Palestina akan bergabung dengan aksi mogok makan tersebut pada 17 April 2019. Mereka menuntut perbaikan situasi di penjara rezim Zionis dan pencabutan perangkat pengacak sinyal seluler.

Sementara itu, Ketua Komisi Urusan Tahanan Palestina, Qadri Abu Bakr mengatakan sekitar 350 remaja Palestina di bawah usia 18 tahun dikurung di penjara-penjara Israel. "Saat ini 22 penjara berada di zona hijau di mana menahan 5.000 warga Palestina," tambahnya.

Keputusan Trump mengenai Pasdaran Tuai Kecaman Luas

Keputusan Presiden AS Donald Trump hari Senin (8/4/2019) mencantumkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) atau Sepah Pasdaran dalam daftar organisasi teroris menuai reaksi kecaman dari berbagai kalangan di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Suriah dan kelompok pejuang Jihad Islam Palestina mengecam keras keputusan tersebut. Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut keputusan Presiden AS Donald Trump itu diambil hanya demi melayani “rezim pendudukan Israel” dan proyek kolonial Barat untuk berdominasi di kawasan Timteng.

"Langkah AS yang tidak bertanggung jawab ini diambil dalam kerangka perang yang digaungkan negara itu terhadap Iran, dan hanya untuk kepentingan rezim pendudukan Israel," kata pernyataan Kemenlu Suriah pada Senin (8/4/2019).

"Keputusan AS adalah medali kehormatan dan pengakuan atas peran terdepan Pasdaran Iran dalam membela kedaulatan Republik Islam, tekad nasional, dan independensinya serta peran penting Pasdaran di antara poros perlawanan," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrullah, dalam pidatonya pada peringatan Hari Pejuang Resistensi Yang Terluka, Rabu (10/4/2019), menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai biang kerok terorisme. Nasrullah mengatakan, AS bukan penyokong terorisme, pemerintahAS adalah teroris itu sendiri. Pikiran dan tindakannya adalah terorisme, dan kita berdiri menghadang terorisme yang salah satu manifestasi terbesarnya ialah mulai dari genosida di Hiroshima hingga (aneka peristiwa) sekarang.

Dia menjelaskan, “AS menghina sebuah bangsa secara total hanya demi Israel, dan menciptakan kelompok-kelompok teroris dan membekali mereka dengan segala fasilitas, tapi kemudian malah memasukkan para pejuang pembela tanah air, kesucian dan martabat dalam daftar teroris. Ini merupakan puncak kebodohan dan kekonyolan. Sekarang kita menyaksikan dengan baik puncak kekonyolan AS, yang mencantumkan IRGC dalam daftar teroris.”

Kutukan terhadap keputusan Trump itu juga dinyatakan oleh faksi Jihad Islam Palestina dengan menyebutnya kelanjutan dari politik-politik agresif AS.

Faksi ini menegaskan bahwa AS sendiri merupakan negara sponsor terorisme serta sumber perang dan konflik di dunia, dan bahwa dukungan AS kepada terorisme merupakan saksi hidup kejahatan terhadap kemanusiaan.

Juru bicara Ansrullah Yaman menilai keputusan presiden Amerika Serikat anti Sepah Pasdaran Iran sebagai langkah bodoh.

Seperti dilaporkan televisi al-Masirah, Mohammad Abdulsalam mengecam keputusan AS menyebut teroris Sepah Pasdaran Iran dan menyatakan, AS sponsor utama fenemona buruk terorisme dan eksportir fenomena ini ke seluruh negara dunia.

Sementara itu, Organisasi Badr Irak menilai pelabelan teroris Pasdaran oleh Amerika sebuah langkah pengobaran tensi ketegangan di kawasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap seluruh negara yang memilih kebijakan independen. Organisasi ini mengumumkan, langkah provokatif ini sejatinya menginjak-injak berbagai aturan dan kesepakatan internasional.

Menteri Luar Negeri Irak, Mohammed Ali al-Hakim pada Senin (8/4/2019) malam, mengatakan negaranya menolak sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Iran. Menanggapi langkah AS mencantumkan nama Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran) dalam daftar organisasi teroris, al-Hakim menegaskan, Irak tidak menerima pemaksaan sanksi terhadap Iran dan percaya bahwa kebijakan itu akan memperburuk ketegangan di kawasan.

 

Amnesti Internasional: Kejahatan Saudi Tertutupi Kontrak Bisnis

 

Amnesti Internasional, Sabtu (6/4/2019) mengumumkan, sejumlah negara menutup mata atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan Arab Saudi demi mempertahankan kontrak senjata dan hubungan dagang mereka dengan Riyadh.

 

Amnesti Internasional menyebut lembaga peradilan Saudi tidak transparan dan mandiri dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

 

Menurutnya, setelah enam bulan semenjak pembunuhan wartawan pengkritik Riyadh, Jamal Khashoggi, sampai detik ini masih juga belum ada titik terang tentang penegakkan keadilan atau penyelidikan internasional kasus itu.

 

Surat kabar Amerika Serikat, Washington Post baru-baru ini menulis, Gedung Putih dan Riyadh berusaha menafsirkan pembunuhan Khashoggi sedemikian rupa sehingga keterlibatan Mohammed bin Salman di dalamnya menjadi terbantahkan.

 

Hizbullah: Jika Masuki Lebanon, Pasukan Zionis akan Dihancurkan

 

Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrallah mengatakan pada hari Kamis (2/5/2019) bahwa pasukan rezim Zionis yang memasuki Lebanon akan dihancurkan di depan mata dunia.

 

Dia menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada acara peringatan tiga tahun kesyahidan komandan senior militer Hizbullah, Mustafa Badreddine.

 

Mengenai isu serangan terhadap Lebanon, Nasrallah menandaskan ancaman tersebut datang dalam konteks kampanye yang bertujuan untuk mengintimidasi Lebanon dan rakyatnya.

 

"Ancaman semacam itu adalah untuk melancarkan perang psikologis di tingkat politik, diplomatik dan media dalam upaya untuk menekan pemerintah Lebanon agar memberikan konsesi terkait wilayah perbatasan maritim dan daerah Shebaa," ungkapnya.

 

Namun, tegas Nasrallah, Lebanon tidak mengizinkan pihak mana pun untuk mengintimidasi Anda. Engkau tidak lemah. Lebanon memiliki kekuatan nyata.

 

"Kelompok perlawanan memiliki kekuatan untuk masuk ke al-Khalil di tanah pendudukan," tegasnya.

 

Di bagian pidatonya, Nasrallah mengatakan keputusan Hizbullah untuk terlibat dalam perang Suriah adalah sebuah langkah yang tepat.

 

"Konspirasi Amerika-Saudi sedang dijalankan di Suriah dan hasil dari konspirasi itu adalah bahwa Daesh telah menguasai 45 persen dari wilayah Suriah," ujarnya.

 

Daesh, lanjut Nasrallah, dibentuk dengan pemikiran Wahabi Arab Saudi dan mendapat dukungan dana dari mereka.

 

Jared Kushner Ungkap Poin Utama Kesepakatan Abad

 

Penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner mengatakan AS akan membahas masalah aneksasi pemukiman Zionis di Tepi Barat setelah terbentuknya kabinet baru Netanyahu.

 

Kushner, seperti dikutip kantor berita Maan Palestina, Jumat (3/5/2019) mengaku bahwa Quds sebagai ibukota Israel dan juga aneksasi pemukiman di Tepi Barat akan menjadi bagian dari setiap kesepakatan final berdasarkan Kesepakatan Abad.

 

Dia menuturkan bahwa pihaknya sedang memperbarui dokumen Kesepakatan Abad sebelum diserahkan kepada Presiden Donald Trump.

 

AS diperkirakan akan segera membuat pengumuman resmi tentang Kesepakatan Abad.

 

Berdasarkan Kesepakatan Abad, kota Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis dan pengungsi Palestina tidak memiliki hak untuk kembali ke tanah kelahirannya. Selain itu, rakyat Palestina hanya bisa memiliki sebagian kecil tanah yang masih tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

 

Sebelum ini, pemerintah AS pada Mei 2018 mengumumkan Quds sebagai ibu kota rezim Zionis dan kemudian memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota tersebut.

 

Langkah ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.

 

Sejak Tahun 1967, Israel Tangkap 50 ribu Anak Palestina

 

Pusat riset dan dokumentasi urusan tawanan Palestina mengumumkan, rezim Zionis Israel sejak tahun 1967 hingga kini telah menangkap lebih dari 50 ribu anak-anak Palestina.

 

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina Ahad (28/4), Abdul Nasser Farwanah juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2000 lebih dari 16 ribu anak Palestina ditangkap. Ia mengungkapkan, penangkapan anak-anak Palestina selama beberapa tahun terakhir dilakukan dengan sistematis dan terus meningkat.

 

"Rata-rata setiap tahun, khususnya antara tahun 2011 hingga 2018 penangkapan anak Palestina mencapai 1250 kasus," paparnya.

 

Saat ini sekitar 400 anak Palestina mendekam di penjara-penjara rezim Zionis Israel dan mayoritas dari mereka mengalami penyiksaan dari para sipir penjara.

 

Palestina Bersatu Tolak Kesepakatan Abad

 

Faksi-faksi Palestina satu suara menentang plot AS, kesepakatan abad, yang dirancang untuk kepentingan rezim Zionis tersebut.

 

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa Palestina memandang kesepakatan Abad yang digulirkan AS sebagai dukungan penuh Washington terhadap rezim Zionis. Ditegaskannya, "Kesepakatan abad tidak akan membuahkan hasil bagi Palestina, karena didasarkan pada semakin banyak tanah-tanah Palestina yang diduduki Israel, dan penolakan atas hak kembalinya orang-orang Palestina ke tanah air mereka".

 

Kesepakatan abad bukan hanya pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, tetapi juga "perlucutan" Palestina dari seluruh kemampuan militer dan pertahanannya. Sebab Palestina diperbolehkan membuat negara, tapi tidak diizinkan memiliki persenjataan dan alutsista.

 

Analis hubungan internasional, Hassan Hanizadeh mengatakan, "Satu-satunya senjata yang diperbolehkan dalam rencana itu adalah senjata individu polisi dengan tujuan supaya Gaza tidak menimbulkan ancaman bahaya bagi Israel dan bisa dikendalikan oleh rezim Zionis,". Klausul ini telah diangkat dalam kesepakatan abad.

 

Tapi sebaliknya, Israel berhak memiliki senjata canggih, bahkan nuklir. Prakarsa ini mengemuka di saat rezim Zionis Israel harus menerima gencatan senjata dalam dua perang terakhir pada Oktober 2018 dan April 2019, ketika berhadapan dengan kekuatan rudal dan roket gerakan perlawanan Palestina.

 

Terbongkarnya klausul yang merugikan Palestina dalam isi kesepakatan abad ini, khususnya larangan bagi Palestina untuk memiliki senjata dan tentara telah menciptakan kekuatan persatuan antarfaksi Palestina dalam menentang kesepakatan abad. Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan, plot presiden Amerika Serikat, yang dikenal sebagai "Kesepakatan Abad" berusaha untuk melegalkan dan memperdalam rezim apartheid di Palestina pendudukan.

 

Sebelumnya, Jihad Islam dan Hamas mengumumkan pembentukan front bersama Palestina untuk mengatasi kesepakatan abad.

 

Faksi-faksi Palestina juga mendorong negara-negara Arab dan Muslim menentang kesepakatan abad. Wakil Hamas di Tehran, Khaled Qaddoumi menyampaikan seruan kepada para pemimpin bangsa, intelektual dan ulama dunia Islam supaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi plot AS dan Israel, serta bersama-sama menghadapi prakarsa abad yang merugikan Palestina.

 

20 Ribu Pengungsi Suriah Kembali dari Yordania

 

Bersamaan dengan kembali pulihnya stabilitas keamanan Suriah, sekitar 20 ribu pengungsi negara ini meninggalkan Yordania memasuki perbatasan Nasib-Jabir menuju tanah airnya.

 

Pemerintah Suriah memberikan dukungan dengan berbagai layanan, termasuk medis dan bantuan lainnya untuk memudahkan pemulangan pengungsi dari Yordania.

 

Pekan lalu, ratusan pengungsi di kamp Al-Rakban memasuki wilayah timur provinsi Homs, Suriah.

 

Para pengungsi yang berada di perbatasan Suriah dengan Yordania dan Irak selama ini seringkali dijadikan sebagai perisai manusia oleh pasukan AS dan kelompok teroris demi menekan pemerintah Damaskus.

 

Sejak krisis Suriah meletus tahun 2011, sekitar 12 juta orang warga Suriah mengungsi di dalam dan luar negeri untuk menyelamatkan diri dari dampak perang, tapi kini sekitar setengahnya sudah kembali setelah situasi keamanan negara ini berangsur-angsur pulih.

 

Qatar: Jangan Politisasi Ibadah Haji

 

Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar meminta Arab Saudi jangan mempolitisasi ibadah haji.

 

Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar Kamis (09/05) dalam statemennya meminta petinggi Saudi memperlakukan jamaah haji asal Qatar sama seperti warga dari negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) lainnya atau negara-negara Arab dan Islam dalam menjalankan ritual haji mereka.

 

Menyinggung kendala yang dihadapi warga Qatar atau warga asing yang berdomisili di negara ini dalam melaksanakan ibadah haji, Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar meminta petinggi Riyadh merevisi kebijakan diskriminatifnya terhadap Qatar dan warga asing yang tinggal di negara ini.

 

"Ketidakmampuan Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji khususnya perempuan, lansia dan mereka yang sakit, merupakan kendala besar," tegas departemen wakaf dan urusan Islam Qatar.

 

Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar juga menilai propaganda sistematis anti Qatar yang dilancarkan media Saudi  sangat berbahaya.

 

Sebelumnya delegasi internasional pengawas Haramain (Mekah dan Madinah) dalam suratnya kepada Dewan HAM PBB mengadukan Arab Saudi karena mempolitisasi ibadah haji dan melakukan pembatasan kebebasan agama.

 

Arab Saudi menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap warga sejumlah negara Muslim seperti Yaman, Suriah dan Qatar yang sedang menunaikan ibadah haji demi menekan pemerintahan mereka.

 

Diserang Drone Yaman, Jalur Pipa Minyak Saudi Terbakar

 

Tujuh pesawat tanpa awak Yaman meluncur ke wilayah Arab Saudi dan menarget fasilitas vital negara ini di sektor minyak. Serangan ini merupakan balasan terhadap agresi militer dan blokade terhadap Yaman oleh koalisi pimpinan Arab Saudi.

 

"Kami siap melakukan lebih banyak serangan signifikan dan keras ini selama blokade terhadap Yaman berlanjut, “ kata sumber militer Yaman seperti dikutip televisi al-Masirah, Selasa (14/5/2019).

 

Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya melancarkan serangan militer ke Yaman sejak Maret 2015. Agresi ini telah menyebabkan 40.000 warga Yaman tewas dan belasan ribu lainnya terluka. Blokade penuh dari darat, laut dan udara terhadap Yaman juga telah menciptakan tragedi kemanusiaan di negara Arab tersebut.

 

Menanggapi serangan balasan Yaman tersebut, Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih mengatakan dua stasiun pompa minyak di jalur pipa minyak timur-barat negara ini diserang drone Yaman, dan serangan ini sebenarnya menargetkan pasokan minyak global.

 

Dia menambahkan sabotase terbaru di Teluk Arab ini tidak hanya menargetkan Arab Saudi, tetapi juga keamanan pasokan minyak global dan perekonomian dunia. Menurutnya, produksi dan ekspor minyak mentah serta olahan Arab Saudi akan terus berlanjut tanpa gangguan, namun perusahaan minyak nasional Saudi, Aramco telah menghentikan pemompaan minyak karena jalur minyak yang diserang sedang diperbaiki.

 

Pipa minyak Arab Saudi yang menjadi target serangan balasan Yaman itu memiliki panjang 1.200 kilometer, dan berfungsi menyalurkan minyak dari ladang minyak utama Saudi ke Yanbu di barat negara itu.

 

Sementara itu, jet-jet tempur koalisi agresor Saudi kembali menargetkan daerah pemukiman di Sana'a, ibukota Yaman. Menurut laporan televisi al-Mayadeen, jet-jet tempur koalisi Saudi pada Kamis (16/5/2019) membombardir rumah-rumah warga di jalan al-Rabat, Sana'a, yang mengakibatkan sejumlah orang tewas.

 

Serangan itu menewaskan enam orang termasuk empat anak-anak anggota sebuah keluarga dan dua pria, serta menciderai 71 lainnya termasuk 27 anak-anak, 17 perempuan dan 27 pria. Selain itu, banyak bangunan rusak parah akibat seragan brutal ini.

 

Cara AS Dukung Teroris di Suriah

 

Komite Koordinasi Suriah dan Rusia Urusan Pengungsi Suriah menyampaikan laporan mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok teroris yang beroperasi di negara Arab ini dengan memfasilitasi penyelundupan minyak yang dilakukan demi mendanai kebutuhan operasionalnya.

 

Pasukan AS yang ditempatkan di Suriah kerap membantu mengamankan jalur pasokan minyak mentah selundupan yang dilakukan kelompok teroris keluar dari negara itu.

 

Oleh karena itu, pemerintah Suriah dan Rusia pada Rabu (15/5/2019) menyampaikan desakan supaya AS menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional dengan menarik pasukannya segera dari Suriah.

 

"AS dan sekutunya menciptakan krisis energi di Suriah demi mengacaukan perekonomian negara ini. Mereka juga menggunakan kelompok-kelompok teroris untuk melancarkan berbagai aksi yang bertujuan untuk menghalangi rekonstruksi Suriah dan merusak stabilitas," kata komite koordinasi Suriah dan Rusia dalam urusan Pengungsi Suriah.

 

Pihak Rusia dan Suriah juga meminta organisasi kemanusiaan di bawah PBB untuk menekan Washington supaya mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah sesegera mungkin, serta membubarkan Kamp al-Hawl serta membebaskan penghuninya yang tinggal di kamp tersebut untuk kembali ke tempat tinggal mereka di Suriah.

 

Hizbullah Serukan Tolak Kesepakatan Abad

 

Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrullah mengatakan semua pihak bertanggung jawab untuk melawan proposal AS, "Kesepakatan Abad" yang bertujuan menghapus isu Palestina.

 

Dia menyampaikan hal itu dalam sebuah pidato hari Sabtu (25/5/2019), yang bertepatan dengan hari kemenangan dan pembebasan Lebanon dari pendudukan rezim Zionis pada tahun 2000.

 

Hari ini, tegas Nasrullah, rakyat Palestina menghadapi sebuah konspirasi besar untuk penghapusan. Oleh karena itu, isu utama peringatan Hari Quds tahun ini adalah melawan Kesepakatan Abad.

 

Dia memuji sikap para ulama dan kaum revolusioner Bahrain yang menolak konspirasi tersebut.

 

"Langkah pertama pelaksanaan Kesepakatan Abad rencananya akan diambil di Manama dan konferensi ekonomi Bahrain kemungkinan akan mempersiapkan kondisi untuk penempatan warga Palestina di Lebanon dan negara-negara lain, tetapi rakyat Lebanon memiliki kesamaan sikap terkait pengungsi Palestina," ungkap Nasrullah.

 

"Saya bangga ketika rezim Zionis menganggap Hizbullah sebagai ancaman strategis dan kemampuan pertahanan ini akan menghentikan sikap agresif musuh," tegasnya.

 

Sekjen Hizbullah lebih lanjut menandaskan jika bukan karena perlawanan, Donald Trump juga akan menyerahkan Lebanon Selatan kepada Israel seperti yang ia lakukan dengan Quds dan Golan.

 

Dia juga menekankan pembebasan penuh perkebunan Shebaa, dataran tinggi Kfarchouba dan desa al-Ghajar bagian Lebanon.

 

Israel Tangkap 16.500 Anak Palestina Sejak Tahun 2000

 

Palestinian Prisoners Center for Studies menyatakan bahwa rezim Zionis Israel telah menangkap 16.500 anak-anak Palestina sejak 28 September 2000 sampai sekarang.

 

"Rata-rata 700 anak Palestina ditangkap oleh Israel antara tahun 2000 sampai 2010. Selama delapan tahun terakhir, rata-rata tingkat penangkapan anak-anak Palestina mencapai 1.250 anak per tahun," kata Palestinian Prisoners Center for Studies dalam sebuah pernyataan, Sabtu (25/5/2019).

 

Saat ini lebih dari 450 anak-anak Palestina ditawan di penjara-penjara rezim Zionis.

 

Palestinian Prisoners Center for Studies sebelum ini mengatakan, Israel telah menangkap lebih dari 50.000 anak-anak Palestina sejak 1967 sampai sekarang.

 

Mossad dan Arab Saudi Jalin Kerja Sama Dekat

 

Dinas Intelijen Israel (Mossad) dilaporkan melakukan kerja sama yang dekat dengan lembaga-lembaga intelijen Arab Saudi.

 

Surat kabar The Jerusalem Post pada hari Ahad (26/5/2019) menulis, "Mantan Direktur Mossad, Tamir Pardo dalam sebuah wawancara dengan radio Intelligence Matters, berbicara tentang kerja sama lembaga intelijen negara-negara lain dengan Mossad.

 

"Mossad dan para agen intelijen Arab Saudi berkomunikasi dengan baik," ungkapnya.

 

Pada November dan Desember 2017, mantan Kepala Staf Gabungan Militer Israel, Gadi Eisenkot, Menteri Urusan Intelijen dan Strategis Yuval Steinitz dan Direktur CIA saat itu Mike Pompeo, mengkonfirmasi tentang hubungan antara rezim Zionis dan Arab Saudi.

 

Namun, pernyataan Pardo mengenai kerja sama intelijen rezim Zionis-Saudi kembali ke periode sebelumnya, karena ia menjabat sebagai direktur Mossad dari 2011 hingga Maret 2016.

 

Rakyat Palestina Bersatu Tolak Kesepakatan Abad

 

Pekan lalu, seorang anggota senior Gerakan Hamas, Izzat al-Risheq mengatakan, negara Palestina dengan keras menolak proposal kontroversial Presiden AS Donald Trump yang disebut Kesepakatan Abad.

 

"Kami tidak akan menerima solusi yang melanggar hak-hak kami... Kesepakatan Abad bertujuan menghapus isu Palestina dan melupakan isu-isu sentral seperti al-Quds dan pemulangan pengungsi," kata al-Risheq dalam sebuah pertemuan antara delegasi Hamas dan Perdana Menteri Lebanon Sa'ad al-Hariri di Beirut.

 

Gerakan Hamas juga menyerukan boikot terhadap konferensi Bahrain yang digelar dalam rangka melaksankaan proposal AS, Kesepakatan Abad.

 

Pemerintah AS sebelum ini mengkonfirmasikan penyelenggaraan forum ekonomi internasional Bahrain pada 25-26 Juni untuk menarik investasi di bumi Palestina sebagai tahap pertama pelaksanaan Kesepakatan Abad.

 

Khalil al-Hayya di sela-sela sidang parlemen Palestina di Jalur Gaza, Rabu (29/5/2019) kepada kantor berita IRNA, mengatakan konferensi Bahrain digelar fokus pada isu ekonomi setelah AS gagal menemukan mitra untuk melaksanakan sebagian kebijakan Kesepakatan Abad.

 

Sementara itu, Mushir al-Masri, salah satu anggota parlemen Paletina mengatakan, kolusi sejumlah negara Arab dan Muslim dengan AS-Zionis untuk menghapus isu Palestina melalui Kesepakatan Abad, tidak akan mampu mengubah realita dan bangsa Palestina akan menggagalkan seluruh plot ini.

 

Berdasarkan Kesepakatan Abad, kota Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis dan pengungsi Palestina tidak memiliki hak untuk kembali ke tanah airnya. Selain itu, Palestina hanya bisa memiliki sebagian kecil tanah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

 

Markasnya Diserang, Militer Suriah Tembak Jatuh Drone Israel

 

Sumber militer Suriah mengabarkan penembakan jatuh sebuah pesawat tanpa awak rezim Zionis Israel yang terbang di atas wilayah Quneitra, Suriah.

 

Seperti dilaporkan kantor berita IRIB, 28 Mei 2019, beberapa jam setelah serangan rudal Israel ke markas pasukan Suriah di Provinsi Quneitra, militer negara ini mengabarkan penembakan jatuh drone Israel di wilayah tersebut.

 

Militer Israel juga mengkonfirmasi pesawat tanpa awak miliknya ditembak jatuh oleh pasukan Suriah di Quneitra.

 

Pada saat yang sama, militer Israel mengumumkan telah menyerang markas pasukan Suriah di Quneitra dengan rudal.

 

Sebelumnya beberapa sumber militer Suriah mengabarkan, pada Senin (27/5) malam, Israel menyerang markas pasukan Suriah di wilayah Tal Al Shaar, Quneitra yang menewaskan seorang personil militer negara ini dan melukai beberapa lainnya.

 

Sementara itu, Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah mengkonfirmasikan serangan anasir Front al-Nusra ke pos-pos milite Suriah di utara Provinsi Hama berhasil dipatahkan dan sedikitnya 100 teroris terbunuh.

 

Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah dalam laporannya menyatakan, sedikitnya 450 anasir teroris menyerang wilayah Kfar Nabudah di utara Provinsi Hama dan berusaha menarget pos-pos militer Suriah, namun serangan mereka gagal.

 

Militer Suriah dalam pertempuran itu berhasil menghancurkan tiga tank, dua sistem pelontar roket dan sebuah kendaraan lapis baja.

 

Militer Suriah pada 8 Mei 2019 berhasil merebut kembali distrik strategis Kfar Nabudah dari tangan kelompok teroris.

 

Sejak awal Mei 2019, Provinsi Idlib dan barat laut Hama menjadi ajang bentrokan antara militer Suriah dan kelompok teroris.

 

Qatar: Dewan Kerja Sama Teluk Persia Terancam Bubar !

 

Lulwah Rashid Al Khater , Juru bicara kementerian luar negeri Qatar menyebut Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) terancam bubar dengan berlanjutnya sanksi terhadap Doha yang memasuki tahun kedua.

 

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi yang diikuti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melancarkan sanksi ekonomi bersama blokade jalur udara, darat dan laut negara tetangganya ini dengan dalih Doha mendukung terorisme.

 

Persengketaan antara Arab Saudi dan QatarJuru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwah Rashid Al Khater hari Rabu (5/6) mengatakan, negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Qatar hingga kini gagal meraih tujuannya.

 

"Kebijakan Doha saat ini tidak akan bergantung kepada empat negara yang menjatuhkan sanksi, jika mereka membuka hubungan kembali," ujar Al Khater.

 

Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani di akun Twitternya menegaskan dialog dan perundingan sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan krisis di kawasan pesisir Teluk Persia

 

Pemuda 18 Tahun Saudi Terancam Hukuman Mati

 

Arab Saudi sedang mencoba mengeksekusi seorang anak berusia 18 tahun atas tuduhan "keanggotaannya di organisasi teroris."

 

Seperti dilaporkan televisi al-Alam, Sabtu (8/6/2019), sekelompok pengacara menyampaikan kekhawatiran atas putusan eksekusi mati yang bakal dikeluarkan oleh pengadilan Saudi terhadap pemuda dari kota Qatif tersebut.

 

Murtaja al-Qureiris ditangkap pada usia 14 tahun dengan alasan yang tidak berdasar. Sejak ditahan ia dikenal sebagai tahanan politik termuda di Arab Saudi.

 

Pengadilan Saudi mengatakan Murtaja al-Qureiris ikut menghadiri upacara pemakaman kakaknya, Ali al-Qureiris yang ditembak mati oleh pasukan keamanan Saudi pada 2011 lalu.

 

Lembaga-lembaga HAM internasional sejak dulu menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kondisi penahanan Murtaja al-Qureiris dan penyiksaan berat yang ia terima di sel isolasi. Sejak Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkuasa, ratusan aktivis, ulama, dosen dan pengamat ekonomi Saudi ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

 

Pasukan Yaman Tembus Perbatasan Najran, Saudi

 

Menteri Pertahanan Yaman mengatakan, pasukan negara ini sekarang sudah sampai di lokasi yang berjarak tidak jauh lagi dari Najran dan bandara kota ini.

 

Surat kabar Al Quds Al Arabi (7/6/2019) melaporkan, Menhan Yaman, Mayjen Mohammad Nasser Al Atefi, Jumat (7/6) saat melakukan peninjauan ke beberapa wilayah yang dikuasai pasukan negara itu di Saudi menuturkan, militer dan komite rakyat Yaman sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti melindungi tanah airnya.

 

Baru-baru ini militer Yaman mengumumkan telah merebut kontrol 20 markas pasukan Saudi dalam sebuah operasi di Najran, selatan Saudi.

 

Sejumlah media Arab Saudi mengabarkan, berdasarkan laporan staf informasi perang Saudi, jumlah tentara negara ini yang tewas dalam serangan balasan Yaman di Jizan, Najran dan Asir, hanya dalam waktu dua hari, mencapai 70 orang.

 

Stasiun televisi Alalam, Sabtu (8/6/2019) melaporkan, menurut keterangan media Saudi, jumlah tentara Saudi yang tewas dan terluka jauh lebih besar dari yang diberitakan, pasalnya Riyadh berusaha menutupi kerugian akibat agresi militer ke Yaman, dari rakyatnya.

 

Dalam beberapa hari terakhir, militer dan komite rakyat Yaman berhasil merebut 20 markas pasukan Saudi di Provinsi Najran di selatan Saudi dan semakin mendekati perbatasan Najran.

 

Banyak Negara Arab Tolak Hadiri Konferensi Ekonomi Bahrain

 

Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil mengatakan negaranya memboikot konferensi yang akan dipimpin AS di Bahrain untuk mendukung prakarsa kontroversial Presiden Donald Trump, yang disebut Kesepakatan Abad.

 

"Kami tidak akan berpartisipasi dalam konferensi Bahrain (25-26 Juni), karena Palestina tidak berpartisipasi dan kami lebih suka memiliki gagasan yang jelas tentang rencana perdamaian yang diusulkan. Kami tidak diajak berkonsultasi mengenai (prakarsa itu),” kata Bassil pada hari Selasa (11/6/2019).

 

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Gerakan Perlawanan Hamas telah menyerukan aksi boikot terhadap pertemuan Bahrain. Palestina juga mendesak Mesir dan Yordania untuk mempertimbangkan kembali kehadiran mereka dalam pertemuan Bahrain.

 

"Otoritas Palestina mendesak Mesir dan Yordania untuk tidak menghadiri konferensi Bahrain," kata Ibrahim Melhem, juru bicara pemerintah Otorita Ramallah setelah pejabat AS mengumumkan kedua negara itu bersama dengan Maroko, akan hadir.

 

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmad Sahhaf mengatakan pemerintahnya tidak akan berpartisipasi pada konferensi Bahrain. "Baghdad tidak tertarik dalam pertemuan itu, yang agendanya termasuk presentasi prakarsa perdamaian Timur Tengah yang disebut Washington sebagai Kesepakatan Abad Ini," tambahnya.

 

"Irak mempertahankan posisi prinsipnya dalam membela tujuan rakyat Palestina dan hak-hak mereka," tegas Sahhaf.

 

Sementara itu, Ketua Persatuan Ulama Palestina, Marwan Abu Ras mengatakan konferensi ekonomi Bahrain bertujuan untuk menghapus isu Palestina dan menghancurkan perjuangan bangsa ini. Dia mengungkapkan hal itu dalam sebuah seminar dengan tema "Ulama Palestina dalam Melawan Prakarsa Kesepakatan Abad Trump" yang digelar di Jalur Gaza, Rabu (12/6/2019) malam.

 

Abu Ras, seperti dilaporkan televisi al-Alam, menyeru masyarakat negara-negara Arab dan Muslim untuk mendukung perlawanan dan membela rakyat Palestina. "Kesepakatan Abad merupakan sebuah kejahatan politik terhadap agama, rakyat dan kemanusiaan. Kesepakatan ini melanggar hak-hak rakyat Palestina dan menghapus isu Palestina dengan alasan kesejahteraan ekonomi," ungkapnya.

 

10 Ribu Situs Bersejarah Suriah Dijarah Teroris

 

Dinas Museum dan Peninggalan Bersejarah Suriah mengumumkan, sedikitnya 10.000 situs bersejarah negara ini terancam musnah dan dijarah. Seperti dikutip laman Fars News, Selasa (11/6/2019), Kepala Dinas Museum dan Peninggalan Bersejarah Suriah, Mahmoud Hammoud mengatakan penggalian ilegal telah menghancurkan peradaban Suriah.

 

Menurut Hammoud, lebih dari 6.000 peninggalan sejarah dicuri dari museum Raqqa, yang merupakan markas teroris Daesh. "Akibat ulah kelompok-kelompok teroris, peninggalan sejarah Suriah berada di ambang kehancuran. Sedikitnya satu juta peninggalan bersejarah Suriah dilarikan oleh teroris ke luar negara ini melalui perbatasan Turki, Yordania dan Palestina pendudukan," ungkapnya.

 

Hamoud juga mengatakan bahwa pasukan pendudukan Turki memainkan peran penting dalam penghancuran dan penjarahan barang-barang antik di berbagai daerah yang diduduki oleh mereka, termasuk Jandaris. (RM)

 

PBB: Saudi Terlibat Pembunuhan Khashoggi

 

Seorang pakar independen PBB mengatakan, ada bukti kredibel yang menunjukkan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman dan pejabat senior Saudi lainnya bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis senior, Jamal Khashoggi, Oktober lalu.

 

"Ini adalah kesimpulan dari Pelapor Khusus bahwa Khashoggi telah menjadi korban dari eksekusi yang disengaja dan direncanakan sebelumnya, pembunuhan di luar hukum di mana Arab Saudi bertanggung jawab berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional," kata pelapor khusus PBB, Agnes Callamard pada Rabu (19/6/2019) setelah melakukan penyelidikan enam bulan.

 

"Ada bukti kredibel yang menjamin penyelidikan lebih lanjut atas tanggung jawab individu pejabat tinggi Saudi, termasuk putra mahkota," tambahnya. Callamard mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk membentuk tim investigasi internasional.

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut laporan PBB terkait kasus pembunuhan Khashoggi, penuh dengan tuduhan tidak berdasar. Adel al-Jubeir mengatakan, "Kami dengan tegas menolak segala upaya untuk menyentuh kepemimpinan Kerajaan Saudi, mendorong kasus ini keluar dari jalur keadilan di Saudi, atau mempengaruhinya dalam bentuk apapun."

 

Menurut al Jubeir, laporan Agnes Callamard mengandung kontradiksi yang jelas dan tuduhan tidak berdasar yang menyerang kredibilitas Saudi.

 

Para pejabat Saudi awalnya membantah pembunuhan Khashoggi di gedung konsulat mereka di Istanbul, dengan mengatakan ia telah meninggalkan tempat itu. Riyadh mengubah narasinya beberapa kali sebelum kemudian mengakui Khashoggi dibunuh.

 

Jumlah Hulu Ledak Nuklir Israel Bertambah

 

Pusat Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) mengatakan bahwa rezim Zionis Israel diyakini memiliki antara 80-90 hulu ledak nuklir. SIPRI, seperti dilaporkan laman Rai al-Youm, Kamis (20/6/2019) meminta negara-negara dunia untuk segera bertindak mengurangi jumlah hulu ledak nuklir.

 

Menurut lembaga itu, rezim Zionis belum mengubah kebijakan tentang penambahan hulu ledak nuklir dan terus menambah jumlah senjata dan rudal nuklirnya.

 

Sejak awal 2019, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara memiliki sebanyak 13.865 hulu ledak nuklir. Rezim Zionis tidak mengomentari persenjataan nuklirnya dan menolak bergabung ke dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

 

SIPRI mengatakan Israel telah memodifikasi armada kapal selam kelas Dolphin buatan Jerman untuk membawa rudal jelajah peluncur nuklir. Rezim Zionis memiliki 30 bom gravitasi yang dapat ditembakkan dari jet tempur dan beberapa di antaranya diyakini berhulu ledak nuklir.

 

Israel tidak pernah mengizinkan inspeksi ke fasilitas nuklirnya dan menentang seruan internasional untuk bergabung dengan NPT, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir.

 

Rezim ini memiliki sejarah panjang agresi, pendudukan, militerisme dan terorisme negara dan berada dalam perang abadi dengan negara-negara lain di Timur Tengah.

 

Konferensi Ekonomi Manama

 

onferensi Manama digelar 25-26 Juni di ibukota Bahrain. Meski ada upaya besar Amerika Serikat untuk menggelar pertemuan ini, namun selain AS, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), para peserta lainnya yang hadir di pertemuan ini mengirim delegasi tingkat rendah. Bahkan Yordania dan Mesir hanya mengirim deputi menlu di pertemuan ini.

 

Pemerintah Amerika untuk menarik negara lain menghadiri pertemuan ini seperti Lebanon yang merupakan bagian dari rencana kesepaktan abad, bahkan rela memberi sejumlah usulan kepada Beirut. Namun usulan tersebut ditolak tegas petinggi Lebanon.

 

 

Terkait hal ini Koran al-Akhbar mengutip sumber-sumber diplomatik Barat menyatakan, Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat presiden Amerika untuk membujuk Lebanon agar bersedia hadir di pertemuan Manama rela memberi sejumlah usulan kepada Perdana Menteri Saad Hariri. Menurut sumber ini, usulan Kushner tersebut mencakup kemudahan proses penentunan perbatasan yang disengketakan di selatan Lebanon, akses Beirut ke banyak sumber finansial, dan komitmen Amerika untuk mempercepat pemulangan pengungsi Suriah sehingga Lebanon dapat memberi penampungan permanen kepada pengungsi Palestina. Sementara itu, Saad Hariri hari Rabu lalu mengatakan, pemerintah Lebanon menentang kesepakatan abad dan undang-undang dasar kami tidak mengijinkan pemberian ijin tetap kepada pengungsi Palestina.

 

Poin penting di sini adalah tidak ada satu pun faksi Palestina yang bersedia menghadiri Konferensi Manama. Berbagai faksi Palestina baik Otorita Ramallah, Fatah maupun kubu muqawama menetang tegas pertemuan ini dan menilai partisipasi negara Arab di pertemuan ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa Palestina. Sejatinya konferensi Manama telah membentu konsensus antara faksi-faksi Palestina.

 

Poin lain di antara tujuan penyelenggaraan konferensi Manama yang diklaim adalah tujuan ekonomi terkait Paelstina. Jared Kushner, salah satu arsitek utama kesepakatan abad saat membuka konferensi Bahrain mengklaim bahwa rencana damai usulan Amerika sedikitnya akan menciptakan satu juta lapangan kerja bagi rakyat Palestina. Rencana ini menurutnya mencakup investasi di Yordania, Lebanon dan Mesir. Meski demikian di akhir pertemuan ini tidak ada kejelasan berapa banyak investasi asing yang berhasil ditarik selama pertemuan Manama.

 

Dua faktor ini yakni rendahnya level partisipasi negara peserta di pertemuan Manama dan tidak adanya kejelasan sumber finansial yang berhasil ditarik, mengindikasikan kegagalan perundingan Manama.

 

Sebelum, ketika dan sesudah penyelenggaraan Konferensi Manama, marak digelar berbagai aksi demo di berbagai negara memprotes penyelenggaraan pertemuan ini. Sebelum penyelenggaraan Konferensi Manama, negara-negara seperti Maroko, Tunisia, Yordania dan Mesir dilanda aksi demo besar-besaran menentang Konferensi Manama.

 

Ketika Konferensi Manama digelar, rakyat Bahrain menggelar demonstrasi selain menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina, juga menyuarakan penentangan mereka atas pertemuan ini dan juga menyatakan kepada rezim Al Khalifa bahwa rezim ini tidak memiliki legalitas menggelar pertemuan seperti ini dan mereka tidak termasuk pemimpin pilihan rakyat. Selain itu, rakyat Bahrain bahkan mengibarkan bendera Palestina di rumah-rumah




Users Comments

Videos

Qods News Agency


©2017 Kantor Berita Qods. All Rights Reserved