Ketika Perancis Ikut Mengritik Rencana Kesepakatan Abad

Kantor Berita Qods (Qodsna) - Dalam hal ini, Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Perancis mengkritik Kesepakatan Abad ini selama perjalanan ke Maroko dan mengatakan bahwa rencana itu tidak akan mengarah pada ketenangan. Le Drian menekankan bahwa pendekatan Trump terhadap isu Zionis Israel dan Palestina menunjukkan sekalipun apapun program perdamaiannya, kedua pihak tidak akan senang.

Le Drian menegaskan, "Sikap kami adalah bahwa tidak ada solusi selain mengakui solusi dua-negara bahwa Palestina dan Zionis Israel hidup bersama satu sama lain."

Mengacu pada aksi unilateral oleh Trump dalam mengakui Baitul Maqdis sebagai ibukota rezim Zionis Israel pada 2017, Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa Perancis dan negara-negara Uni Eropa lainnya masih menentang langkah ini. Majelis Umum PBB dan 15 anggota dari 16 anggota Dewan Keamanan PBB telah mengutuk tindakan tersebut.

Karena kontradiksi Kesepakatan Abad dengan pendekatan PBB dan anggota kuartet lainnya, yakni Uni Eropa dan Rusia, tentang bagaimana menyelesaikan masalah Palestina, makan mereka menentang rencana ini.

Sikap Perancis ini mirip dengan posisi resmi Uni Eropa dalam kaitannya dengan rencana Kesepakatan Abad ini, yang menganggapnya bertentangan dengan strategi pembentukan dua negara merdeka.

Ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker telah meminta Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak dalam segala upaya untuk memajukan negosiasi normalisasi antara pihak Zionis Israel dan Palestina. Dalam pertemuan baru-baru ini oleh Jared Kushner, menantu pria sekaligus penasihat Trump dan broker rencana Kesepakatan Abad dengan Juncker dan Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, ia menguraikan pendekatan pemerintah Trump terhadap masalah-masalah regional, termasuk Kesepakatan Abad. Uni Eropa telah mendengarkan proposal Kushner dan sekali lagi mengingatkannya tentang pendekatan UE terhadap masalah Palestina, juga merupakan sikap PBB.

Pemerintah Trump dalam beberapa kesempatan bermaksud untuk mengungkap rencana Kesepakatan Abad, tetapi pengumuman ini telah ditunda karena alasan apa pun. Kegagalan terbaru Benjamin Netanyahu untuk membentuk kabinet baru Zionis memunculkan kemungkinan penundaan rencana itu lagi. Rencana tersebut telah mendeklarasikan Quds sebagai ibukota rezim Zionis, menyerahkan sebagian besar wilayah Tepi Barat kepada Zionis dan mengambil kembali hak untuk kembali dari para pengungsi Palestina. Bahkan Otorita Palestina, yang telah melakukan begitu banyak tindakan normalisasi dengan rezim Zionis, menganggap rencana abad ini tidak dapat diterima.

Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas beberapa bulan yang lalu dalam sebuah sebuah pidato pada peringatan ulang tahun ke lima puluh empat pembentukan Gerakan Fatah mengatakan bahwa kami tidak akan pernah membiarkan Trump menjual Quds ke Zionis Israel. Berlawanan dengan resolusi Dewan Keamanan, Amerika Serikat memindahkan kedutaan besanya ke al-Quds yang diduduki, Otorita Palestina akhirnya menghentikan perundingan dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Trump sekarang berencana untuk mengadakan konferensi di Bahrain di bawah konferensi Manama untuk mengimplementasikan fase pertama Kesepakatan Abad ini, dalam rangka menyediakan dana untuk implementasi rencana dari negara dan pihak-pihak yang terlibat. Rencananya, Kushner akan memimpin konferensi bersama dengan Jason Greenblatt, wakil AS untuk kawasan Asia Barat.

Amerika Serikat sekarang telah memberikan banyak tekanan pada negara-negara Arab dan Islam untuk memaksa mereka menghadiri konferensi. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya telah mengatakan tentang konferensi Manama dan berharap bahwa negara-negara Arab akan menghadiri pertemuan tersebut untuk "setidaknya mendengar". Menurutnya,  ia tidak mengharapkan peserta Arab untuk sepenuhnya mempertahankan rencana setelah konferensi. Dengan demikian, Menlu AS sendiri juga menyatakan kekecewaannya bagaimana negara-negara Arab menyambut konferensi ini.

Sumber: Parstoday