Friday 23 August 2019 
qodsna.ir qodsna.ir

Friksi Antara Kongres AS dan Trump

Rangkaian peristiwa yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini di AS bukan sebuah cerita tentang sengketa anggaran, maupun perseteruan keamanan yang berujung perang tanpa akhir. Tapi sebuah cerita panjang tentang seorang perselisihan antara presiden dan para anggota Kongres negaranya sendiri.

Para penyusun undang-undang dasar AS yang disebut sebagai bapak pendiri negara menyerahkan wewenang kekuasaan kepada wakil rakyat yang terpilih sebagai anggota Kongres, dan presiden bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari Kongres negaranya.

 

Meskipun demikian, terjadi perubahan setelah reformasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Franklin D. Roosevelt selaku presiden AS ketika itu dengan New Dealnya, yang secara bertahap menjadikan kekuatan politik terbesar berada di tangan presiden sebagai pihak terkuat di AS.

 

Sejak itu, presiden dan Kongres berada dalam posisi saling menunjukkan siapa yang paling kuat. Puncaknya, pada pertengahan 1970 terjadi pemakzulan terhadap Richard Nixon dengan naiknya kasus skandal watergate.

 

Mekanisme "Checks and Balances" di kalangan institusi kekuasaan memberikan ketenangan sementara di AS. Tapi dengan naiknya Trump sebagai presiden AS, arus air yang tenang tersebut berubah menjadi gelombang politik yang sedang pasang. Perseteruan antara Presiden dan Kongres AS kembali  mengemuka.

 

Masalah anggaran pembangunan dinding pemisah di perbatasan dengan Meksiko menjadi pemicu baru friksi antara Trump dan Kongres, yang tidak mencapai kesepakatan. Bahkan memicu perang mulut antara Trump dan  Ketua DPR AS, Nancy Pelosi. 


Chuck Schumer selaku pimpinan minoritas di Senat AS mengkritik sepak terjang Trump dalam pertemuan di Kongres AS. "Trump dalam pertemuan ini memukul meja dan mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi," ujarnya menyoroti sepak terjang kekanak-kanakan Trump.

 

Hingga kini, Trump terus berupaya memaksakan ambisinya supaya Kongres menyetujui anggaran pembangunan dinding pemisah di perbatasan Meksiko. Ketua Komite Kehakiman DPR AS, Jerrold Nadler ketika mengunjungi langsung wilayah perbatasan dengan Meksiko mengatakan, "Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menentang Trump yang sedang berperan sebagai raja dan diktator. Presiden tidak berhak untuk merampas wewenang anggaran dari Kongres,".

 

Senator Republik, Chuck Grassley dalam wawancara dengan Bloomberg mengungkapkan, "Kongres AS tidak akan memperluas wewenang Trump dalam masalah tarif dan kebijakan perdagangan lainnya. Saya pikir sudah saatnya untuk tidak memberikan wewenang lebih besar lagi. Saat inipun wewenangnya sudah melampaui batas,".

 

Reaksi dari para petinggi Kongres terhadap Trump yang "ngeyel' dengan usulannya tersebut tampaknya akan membawa cerita baru berlanjutnya friksi antara dua institusi besar itu, setidaknya dalam beberapa pekan mendatang. Lalu, mungkinkan ini akan berujung pemakzulan Trump. Waktu yang akan membuktikannya.




Related Contents

Blunder Baru Trump di Suriah

Blunder Baru Trump di Suriah

Sekitar delapan tahun sejak awal perang pecah di Suriah, AS bersama sekutu Barat dan Arab menempatkan pasukannya di Suriah untuk mewujudkan ambisinya menggulingkan pemerintahan berdaulat Suriah, tapi hingga kini tidak berhasil.

|

Users Comments

Videos

Qods News Agency


©2017 Kantor Berita Qods. All Rights Reserved