Perdebatan Sebelum Debat Perdana Pilpres 2019

Sebut saja dicoretnya mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) dan koordinator ICW Adnan Topan Husodo dari panelis debat. Selanjutnya soal visi-misi yang batal disampaikan saat debat, serta adanya kisi-kisi pertanyaan debat kepada para calon presiden dan wakil presiden.

KPU memutuskan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 nanti bakal diberitahukan ke capres-cawapres, untuk selanjutnya diundi lagi mana pertanyaan yang bakal dikemukakan di forum debat. Metode 'bocoran' pertanyaan dalam debat seperti ini menuai kontroversi.

Pendamping Jokowi di Pilpres 2019, yakni Ma'ruf Amin, menanggapi positif keputusan KPU. Lagipula kedua pihak juga sudah bersepakat.

"Saya kira itu aturan, ya kita ikut saja. Karena itu merupakan kesepakatan kedua pihak bahwa KPU mempersiapkan pertanyaan untuk disampaikan kepada kita, saya kira itu bagus," kata Ma'ruf, Minggu (6/1/2019) seperti dikutip detikcom.

Namun pihak Prabowo merasa dirugikan dengan metode penyampaian pertanyaan sebelum debat dimulai, sebagaimana diputuskan KPU. Menurut mereka metode semacam itu menguntungkan Jokowi-Ma'ruf, soalnya Jokowi dinilai bisa menyiapkan contekan.

"Ini menguntungkan petahana, karena kita tahu petahana itu kadang butuh contekan," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Siti Zuhro. 

Bocoran Pertanyaan Bikin Publik Tak Antusias Debat Pilpres

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Siti Zuhro menilai, ada kisi-kisi bakal membuat publik tak antusias.

"Ini juga akan menimbulkan publik tak antusias lagi karena pertanyaan debat sudah dikirim duluan," kata Siti saat dihubungi detikcom, Senin (7/1/2019).

"Animo publik akan berkurang dengan model kisi-kisi yang diberikan lebih dulu ke para paslon. Publik bisa jadi merasa tak ada yang baru dengan debat pilpres," jelasnya.

Siti menjelaskan, adanya kisi-kisi tentu pada dasarnya tak masalah. Hal tersebut tergantung pada pola baru dari KPU.

"Kalau kisi-kisi itu diberikan kepada kedua paslon tentunya tidak apa. Biasanya calon tidak diberi kisi-kisi tapi topik debat. Mungkin ini pola baru KPU," jelasnya.

"Ini kan debat capres-cawapres. Debat calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dalam pilkada saja tidak pakai kisi-kisi. Aneh juga kalau di level pilpres malah dibuatkan kisi-kisinya," imbuhnya.

Siti menambahkan, idealnya debat pilpres berlangsung cair. Tak ada kisi-kisi akan membuat kandidat berargumen dengan leluasa.

"Idealnya debat pilpres bisa berlangsung cair, di mana masing-masing calon bisa berargumentasi secara leluasa. Tanpa diberikan terlaku banyak rambu sehingga seolah pakai kacamata kuda," tambahnya.

Sementara itu, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pemberian kisi-kisi pertanyaan akan menurunkan kualitas debat Pilpres 2019.

"Justru roh debat itu ada pada daftar pertanyaan. Publik bisa melihat secara rasional kemampuan masing-masing capres menjawab pertanyaan yang dilemparkan moderator atau panelis dalam debat, kalau pertanyaan diberikan akan menurun kualitas debatnya," ujar Pangi dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Pangi mengatakan publik ingin melihat kemampuan capres dan cawapres dalam menjawab pertanyaan panelis secara alamiah dan cair.  

Publik ingin menyaksikan pasangan capres-cawapres mengurai masalah dan menjawab kegelisahan publik atas persoalan yang terjadi.

"Kalau pertanyaan sudah diberikan, akan seperti hapalan, berdampak pada penurunan kualitas debat itu nantinya," ujar Pangi. 

Dia mengatakan secara lazim, debat juga merupakan momentum para kandidat melakukan "perang narasi" melalui program serta kebijakan yang akan dijalankan dalam menyelesaikan masalah bangsa. 

Menurutnya, debat yang baik dan berkualitas akan membuka mata pemilih mengambang untuk dapat menentukan pilihannya.