Saturday 18 January 2020 
qodsna.ir qodsna.ir

Indonesia Prioritaskan Isu Palestina Tetap Muncul di DK PBB

Mulai 1 Januari 2019 Indonesia memulai tugasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Apa saja yang akan menjadi fokus Indonesia dalam keanggotaan ini.

Resminya penugasan Indonesia dimulai saat pemancangan Bendera Merah Putih pada 2 Januari di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani akan mengemban tugas dalam keanggotaan Indonesia ini.

 

Dalam hal ini, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, "Yang akan kita bawa sebenarnya sudah kita putuskan sejak beberapa waktu lalu. Ada 4+1, empat ini adalah satu. Yang kita kuatkan adalah getting ecosystem of peace (menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas perdamaian dan keamanan global."

 

"Penting sekali kita melihat bahwa peace dan stability harus merupakan suatu ekosistem, tidak bisa hanya sifatnya satu konflik diselesaikan, tapi harus dibentuk ekosistemnya," ujarnya seperti dimuat situs Metrotvnews, Ahad (6/12/2019).

 

Ekosistemnya antara lain bagaimana bisa menyelesaikan masalah setiap konflik dengan cara dialog. Jadi yang pertama getting ecosystem of peace and global stability, melalui upaya mediasi dialog dan kehadiran PBB untuk isu menjalankan perdamaian.

 

Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi regional. Kenapa penting? karena Indonesia berpandangan kerja PBB akan lebih efektif dan akan lebih terarah apabila DK PBB melibatkan organisasi dan mekanisme regional.

Aksi mendukung Palestina di Indonesia. (Dok)

 

Khususnya sebagai first responsder (perespons pertama), pokoknya yang pertama di depan. First responder apabila ada potensi konflik di suatu wilayah. Dengan menggandeng organisasi regional, pemahaman DK PBB mengani isu-isu regional diharapkan akan lebih komprehensif, karena di regional ini lah negara-negara ini tahu sebetulnya (inti permasalahan konflik) di regional.

 

Menurut Febrian, PBB bisa memanfaatkan kemampuan yang ada di regional, baik itu organisasi maupun mekanisme untuk bisa PBB bekerja atau menyelesaikan masalah dengan lebih komprehensif dan terarah.

 

Yang ketiga isu yang akan kita bawa sangat aktual, penanggulangan terorisme, radikalisme, ekstremisme melalui pendekatan yang sifatnya komprehensif.

 

"Ini ingin kita introduce (perkenalkan), karena kita berhasil di sini. Salah satu kekuatan Indonesia dan itu sudah diakui berbagai negara," jelasnya.

 

Yang keempat ini agak spesifik, ini baru, bagaimana ciptakan sinergi upaya menciptakan perdamaian dan mengembalikan suatu kondisi konflik ke kondisi normal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi approach-nya (pendeketannya) kita akan coba sinergikan dengan upaya melakukan sustainable development (pembangunan berkelanjutan).

 

Yang terakhir, 4+1, kenapa saya ambil plus one bukan lima, karena sudah ada terus yaitu mengenai Palestina. Karena sudah menjadi mandat konstitusi Indonesia untuk lebih memberi perhatian khusus untuk isu Palestina.

 

Tujuannya apa? banyak pihak yang kritik DK PBB tidak bisa melakukan apa-apa di isu Palestina, resolusinya pun diatasi sendiri sama AS. Tapi kita tahu juga kekuatan kita dan kita tidak berpotensi menjadi kekuatan seperti P5 (lima anggota tetap DK PBB termasuk Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Tiongkok).

 

"Ada isu Yaman, Suriah mungkin udah lupa nih padahal (isu) Palestina masih ada di situ. Kita akan pastikan isu Palestina akan tetap di dalam radar DK PBB," tegas Febrian. 




Related Contents

Myanmar Larang Petinggi PBB Kunjungi Rakhine

Myanmar Larang Petinggi PBB Kunjungi Rakhine

Salah satu staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkonfirmasikan sikap pemerintah Myanmar yang memperlambat kunjungan delegasi PBB ke negara bagian Rakhine di barat negara ini.

|

Kebingungan AS Soal Penarikan Pasukan dari Suriah

Kebingungan AS Soal Penarikan Pasukan dari Suriah

Sekalipun Donald Trump Presiden Ameriia Serikat telah mengumumkan tentang penarikan pasukan AS dari Suriah pada 19 Desember 2018, tapi pernyataan dan sikap kontroversial para pejabat AS menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah ini dan bahkan bagaimana hal itu diwujudkan.

|

Users Comments

Videos

Qods News Agency


©2017 Kantor Berita Qods. All Rights Reserved