Kini Kebijakan Definitif Iran, Mendukung Palestina
Delegasi anggota Parlemen Palestina yang dipimpin oleh Mahmoud al-Zahar, anggota Biro Politik dan Ketua Fraksi Hamas di Parlemen Palestina telah mengunjungi Tehran untuk bertemu dan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Republik Islam Iran.
Kantor Berita Qods (Qodsna) Delegasi Palestina bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Iran, pada hari Minggu (23/12). Dalam pertemuan ini dibicarakan isu-isu utama sebagai pusat kebijakan luar negeri Iran tentang nasib rakyat Palestina.
Di antara masalah-masalah tersebut, penekanan pada kenyataan bahwa prioritas paling penting dari dunia Islam dari sudut pandang Iran adalah cita-cita Palestina dan pembebasan Quds Sharif. Ali Shamkhani, Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran menjelaskan, "Setiap tindakan yang menyebabkan penyimpangan jalan menuju perjuangan melawan rezim Zionis sebagai ancaman utama bagi dunia Islam dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Muslim di dunia."
Menteri Luar Negeri Iran juga menyesalkan pengumuman pembubaran parlemen Palestina bahwa mereka melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang akan disalahgunakan oleh Zionis dan menekankan perlunya persatuan rakyat Palestina di sekitar perlawanan. Pembubaran Parlemen Palestina oleh Pemimpin Otorita Palestina Mahmoud Abbas itu patut dipertimbangkan.
Jihad Islam Palestina mengeluarkan pernyataan peringatan tentang konsekuensi berbahaya dari keputusan tersebut terhadap Palestina, "... satu-satunya sumber legitimasi adalah perjuangan bersenjata, senjata dan tindakan apa pun berdasarkan legitimasi ini yang akan mendapat dukungan rakyat dan setiap langkah yang bertentangan dengan legitimasi ini akan gagal sesrta akan memiliki dampak buruk pada perselisihan antara faksi-faksi Palestina."
Sayangnya, dominasi kebijakan yang memecah-belah di dunia Islam telah menyebabkan berkurangnya sensitivitas terhadap Palestina dan pemenuhan hak-hak rakyat yang tertindas ini. Kebijakan-kebijakan ini mengejar jalan untuk melemahkan front Muqawama dan bekerja dengan musuh-musuh dunia Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, proses normalisasi atau dengan kata lain melupakan masalah Palestina dengan mencari opsi seperti kembalinya ke perbatasan 1967 dan Kesepakatan Abad.
Sadegh Maleki, seorang analis politik percaya, "Langkah-langkah seperti pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Quds adalah peringatan serius, sekaligus kenyataan pahit dan menyakitkan. Penerapan kebijakan ini dapat menjadi bagian dari proyek untuk menghancurkan rakyat Palestina dengan keterampilan khusus."
Gerakan perlawanan telah berdiri menghadapi Zionis Israel selama bertahun-tahun dan tidak membiarkan rezim Zionis mencapai tujuan kotornya terlepas dari kondisi yang berlaku di kawasan.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif selama pertemuan dengan ketua parlemen Palestina dan komite urusan luar negeri di Teheran, menekankan dukungan untuk perjuangan Palestina seraya mengatakan, "Sekalipun ada perberdaan, dunia Islam harus harus berkumpul untuk mendukung Palestina guna mencegah berbagai penyalahgunaan."
Zarif dalam pertemuan ini menyebutkan poin penting lainnya dan mengatakan, "Sayangnya hari ini, ada upaya menentang Muqawama dari dalam dunia Islam sendiri."
Perkembangan yang sedang berlangsung di kawasan menunjukkan bahwa ada beberapa tangan yang terlibat agar masa depan bangsa Palestina dan Quds sebagai korban perhitungan dan transaksi politik beberapa negara Arab. Sementara perlawanan di bawah Piagam PBB adalah jalur yang sah menghadapi penjajah. Kebijakan definitif Republik Islam Iran juga untuk melindungi bangsa yang tertindas dari penindas. Pernyataan Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran dan Menteri Luar Negeri Iran dalam pertemuan dengan anggota Parlemen Palestina di Tehran menekankan hal ini.
social pages
instagram telegram twiter RSS