Friday 29 March 2024 
qodsna.ir qodsna.ir

RI Menolak Rencana Australia Pindahkan Kedubes ke Quds

Australia terbuka dengan usulan memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden RI Joko Widodo tidak setuju wacana tersebut.

Kantor Berita Qods (Qodsna) melansir laporan Detiknews melaporkan, Australia terbuka dengan usulan memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden RI Joko Widodo tidak setuju wacana tersebut.

 

"Kita memang nggak pernah setuju mengenai itu. Tapi itu kan haknya dia. Kita nggak setuju. Presiden juga menyatakan nggak setuju mengenai itu," ujar Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

 

Namun, Luhut menyebut wacana itu merupakan hak dari Australia. Ia menambahkan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang masih digodok tidak akan terpengaruh.

 

Presiden Jokowi sudah berkomunikasi dengan PM Australia Scott Morrison soal usulan memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jokowi menghubungi Scott Selasa pagi. Saat menghubungi Scott, Jokowi menanyakan rencana tersebut.

 

Menlu RI Retno Marsudi juga angkat bicara terkait pernyataan PM Australia, Scott Morrison yang terbuka dengan usulan memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Indonesia mempertanyakan niat Australia itu.

 

"Kita memantau dari dekat pernyataan PM Australia terkait isu Palestina yang disampaikan pada pagi hari ini. Indonesia convince our strong concern on the announcement and questioned the merit of the announcement," kata Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

 

Retno menegaskan posisi Indonesia mengenai two state solution yang merupakan prinsip dasar yang harus dipegang untuk terjadinya perdamaian berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Retno menyebut dukungan Indonesia kepada Palestina adalah amanah konstitusi.

 

"Dukungan Indonesia ke Palestina adalah amanah konstitusi. Saya ulangi, dukungan Indonesia ke Palestina adalah amanah konstitusi. Dan kegiatan kemarin, Solidarity Week for Palestine, merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Palestina," tegasnya.

 

Oleh sebab itu, Indonesia mengajak Australia untuk mendukung proses perdamaian Israel dan Palestina. Bukan hanya Australia, negara-negara lain diminta mempertimbangkan hal yang sama.

 

"Indonesia telah meminta Australia dan negara-negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Israel-Palestina sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengancam stabilitas keamanan dunia," ujar Retno.


Kemlu Panggil Dubes Australia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan. Indonesia ingin menyampaikan sikap resmi terkait Australia yang berencana memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

 

"Iya, Duta Besar Australia untuk Indonesia sore ini (Selasa sore) diminta untuk datang ke Pejambon, ke Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah kita menyampaikan sikap kita secara resmi kepada pihak Australia," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

 

Indonesia juga meminta penjelasan lebih detail mengenai apa yang disampaikan oleh Australia pagi ini terkait dengan Palestina.

 

"Ini kan tujuannya untuk menyampaikan sikap dan posisi kita dan meminta penjelasan," imbuhnya.

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki menyebut langkah Australia yang akan memindahkan Kedutaan Besar ke Yerusalem adalah tindakan yang tidak menghargai resolusi Dewan Keamanan. Ia juga menyebut tindakan Australia tersebut tidak menghargai hukum internasional.

 

"Kami berharap Australia dapat mempertimbangkan kembali posisi mereka," ujar Maliki.

 

Maliki juga menyampaikan terima kasih atas respons cepat Pemerintah Indonesia dalam menanggapi hal ini. Indonesia, disebut Maliki, adalah negara pertama yang dengan segara mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan Australia guna membujuk untuk tidak mengambil langkah yang kontradiktif.

 

"Indonesia, bahkan sebelum kami minta, adalah negara pertama yang dengan segera mengambil langkah terkait hal ini. Kami sangat mengapresiasi itu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indononesia atas komitmennya kepada perdamaian dan keadilan," ungkap Maliki. 




Related Contents

Users Comments

Videos

Qods News Agency


©2017 Kantor Berita Qods. All Rights Reserved