7 Langkah Trump
untuk menghilangkan
masalah Palestina

Menurut Kantor Berita Qods (Qodsna) Pemerintah AS secara resmi mengumumkan penutupan misi diplomatik Palestina di Washington DC pada hari Senin, mengkritik bahwa PLO menghindari pembicaraan langsung dengan Israel.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nauert, dalam salah satu pernyataan menyatakan bahwa pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sanggat keras mengkritik proposal rencana perdamaian AS bahkan sebelum diberitahu tentang detailnya dan juga menolak untuk berbicara dengan pemerintah AS tentang upaya untuk mencapai perdamaian.

Menurut pernyataan itu, pemerintah AS telah memutuskan untuk menutup kantor misi PLO di Washington.

Keputusan ini bukan satu-satunya langkah praktis untuk menghilangkan masalah Palestina. Faktanya, dalam waktu kurang dari dua tahun kepresidenan Trump, ini adalah langkah praktis dan berbahaya ketujuh untuk menghapus masalah Palestina.

Dalam singkat, tujuh langkah berbahaya oleh Amerika Serikat yang menargetkan dua masalah "status al-Quds" dan "pengungsi Palestina" adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017

2. Pengurangan anggaran UNRWA $ 300 juta pada Januari 2018

3. Transfer kedutaan AS dari Tel Aviv ke Qods pada 14 Mei 2018

4. Potong penuh bantuan kepada Otoritas Palestina pada 2 Agustus 2018

5. Potong penuh dana UNRWA pada 3 Agustus 2018

6. Penghapusan sumbangan tahunan $ 25 juta ke rumah sakit Palestina pada 7 September 2018

7. Mematikan Kantor misi PLO di Washington DC pada 10 September 2018

Analis dan pengamat regional percaya bahwa keputusan Trump pada isu Palestina dalam beberapa bulan terakhir secara khusus bertujuan untuk menerapkan Kesepakatan Abad, sebuah perjanjian di mana al-Quds sepenuhnya didedikasikan kepada Israel sebagai ibukota dan Palestina harus membentuk apa yang disebut negara berdaulat di bagian minor dari lingkungan Abu-Dis (daerah pinggiran kota al-Quds).