Kongres, Batu Sandungan Dialog Trump-Kim

Sejumlah Senator Republikan meminta Trump mengirim kesepakatan final dengan Korea Utara untuk diratifikasi di Kongres. Sekelompok Senator Republikan seperti Lindsey Graham menyatakan tidak akan menyetujui poin terkait keluarnya militer AS dari Korea Selatan. Sementara itu, kubu Demokrat nyaris mencapai kemufakatan bahwa hasil dialog historis antara Trump dan Kim tidak cukup dan lebih menguntungkan Korea Utara.

Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat mengatakan, bahwa pernyataan bersama itu sedemikian bersifat keseluruhan dan ambigu sehingga sangat mengkhawatirkan. Apa yang yang dicapai Amerika Serikat dalam kondisi terbaik akan ambigu dan tidak dapat diuji kebenarannya. Sementara yang dicapai Korea utara sangat nyata dan konstan.

Tampaknya proses yang dimaksud Trump untuk mencapai kesepakatan dengan Korea Utara, sejak awal telah tersandung Kongres AS. Meski kontrol perundingan dengan Korea Utara ada di tangan pemerintah Korea Utara, khususnya oleh Trump. Tanpa persetujuan Kongres, nyaris tidak akan mungkin tercapai perdamaian langgeng antara AS dan Korea Utara.

Pengalaman perundingan nuklir dengan Iran (Rencana Aksi Bersama Komprehensif JCPOA) dan sikap Kongres AS dalam masalah ini, menambah kekhawatiran terkait potensi kesepakatan dengan Korea Utara. Di saat pemerintah Demokrat Barack Obama bersama anggota lain dari Kelompok 5+1 sedang berunding dengan Iran, para anggota Kongres dari partai Republik, menggunakan segala cara untuk menjegal kesepakatan tersebut.

Bahkan tanpa persetujuan Gedung Putih, PM Israel diundang ke Kongres untuk menyampaikan pidato menentang pokok utama dalam politik luar negeri pemerintahan Barack Obama. Setelah kegagalan Republik dan Netanyahu menjegal kesepakatan nuklir dengan Iran, Senator Republikan, Tom Cotton dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada para pejabat tinggi Republik Islam menulis, dengan perubahan pemerintah di Amerika Serikat. Washington akan keluar dari kesepakatan nuklir tersebut. Langkah yang pada akhirnya direalisasikan oleh Trump pada bulan Mei lalu meski mendapat kecaman dari dalam dan luar negeri.

Sekarang pemerintah Amerika Serikat sibuk merundingkan masalah nuklir dengan negara lain dan tampaknya dari Kongres terdengar suara-suara sama ketika pemerintah AS berunding dengan Iran dalam mencapai kesepakatan nuklir. Tuntutan penyerahan kesepakatan dengan Korea Utara untuk disetujui Kongres, menambah potensi kegagalan kesepakatan tersebut. Karena pemerintah AS memerlukan dua per tiga suara Kongres.

Pada akhirnya, masalah pencabutan puluhan undang-undang sanksi anti-Korea Utara, adalah tantangan besar yang dihadapi Trump. Terkait perundingan dengan Iran, Amerika Serikat melepas tanggung jawabnya untuk mencabut sanksi anti-Iran, dengan alasan tersandung masalah hukum. Selama bertahun-tahun AS menggunakan alasan yang sama untuk tidak melaksanakan komitmennya sesuai JCPOA.

Oleh karena itu, meski Korea Utara telah menghancurkan seluruh kekuatan rudal dan nuklirnya, sangat kecil kemungkinannya sanksi-sanksi terhadap negara tersebut akan dicabut di Kongres AS.