Dukungan Bahrain atas Agresi Israel ke Suriah
Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, mendukung serangan rudal rezim Zionis ke Suriah dan menilainya sebagai hak Israel untuk membela diri.
Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel merupakan salah satu perkembangan paling penting, terutama setelah Salman bin Abdulaziz bertakhta di Arab Saudi pada Januari 2015. Sebelum ini, bebeberapa negara Arab di Teluk Persia juga menjalin hubungan dengan Israel, tapi kontak ini bersifat rahasia.
Saat ini Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) menyaksikan perpecahan internal terutama setelah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir terlibat konflik dengan Qatar.
Trio Arab (Saudi, Bahrain, dan UEA) yang membentuk sebuah kubu di P-GCC, mengadopsi kebijakan luar negeri yang seragam terkait rezim Zionis. Kebijakan ini termasuk pengakuan resmi Israel, normalisasi, dan penguatan hubungan, serta penghapusan isu Palestina dari prioritas kebijakan luar negeri mereka.
Untuk pertama kalinya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengakui Israel secara resmi selama kunjungan ke Amerika Serikat pada Maret 2018. Dia juga mengatakan bahwa masalah Palestina bukan prioritas pemerintah Saudi.
Pernyataan terbaru menlu Bahrain menunjukkan bahwa Al Khalifa juga mengikuti Al Saud dalam hubungannya dengan Israel.
Al Khalifa juga mengadopsi kebijakan yang sama dengan Saudi dalam hal pemindahan Kedutaan AS ke Quds pendudukan, dan mendukung keputusan Presiden Donald Trump. Setelah Trump membuat keputusan kontroversial tentang Quds, sebuah delegasi dari Bahrain mengunjungi wilayah pendudukan dan bertemu dengan beberapa pejabat Israel.
Di samping itu, rezim Al Khalifa menyewa pasukan Israel untuk menekan protes rakyat di Bahrain, dan militer rezim Zionis juga ditugaskan untuk melatih pasukan Bahrain untuk menumpas demonstran.
Dengan kata lain, ada kerjasama keamanan antara Al Khalifa dan Israel, dan hubungan ini menunjukkan bahwa Manama dan Tel Aviv telah melewati tahap normalisasi. Beberapa kebijakan rezim Bahrain, seperti mencabut kewarganegaraan warganya dan memberikan status kewarganegaraan kepada penduduk dari negara lain, jelas meniru strategi Israel yang mengusir warga Palestina dari rumah mereka di wilayah pendudukan dan kemudian mengundang orang lain untuk tinggal di sana.
Kebijakan ini dikritik oleh kelompok-kelompok politik di Bahrain. Dalam hal ini, Gerakan Islam Bahrain, al-Wafa mengutuk pernyataan menlu Bahrain dan menyebutnya sebagai politik yang memalukan dan pengabdian Al Khalifa kepada Israel.
Bahrain membela serangan Israel terhadap Suriah, yang merupakan sebuah negara Arab. Tak heran jika Menteri Komunikasi Israel, Ayoob Kara menyebut statemen menlu Bahrain sebagai dukungan bersejarah Manama kepada Tel Aviv.
Jadi, pernyataan Khalid bin Ahmed Al Khalifa adalah hadiah dari rezim yang berkuasa di Bahrain kepada Israel menjelang peringatan Hari Nakhba.